Kebebasan media tidak lebih dari kebebasan 200 orang kaya untuk mengungkapkan pendapat mereka dan menyebarluaskannya
_Paul Sethe
Quote di atas memang terdengar berlebihan, apalagi kini, saat dunia sedang menikmati kejayaan kebebasan pers. Namun, apakah klaim bebas tersebut memang benar adanya? Anett Keller, seorang jurnalis asal Jerman berusaha membuktikan kebenaran kalimat tersebut.
Diterbitkan pada tahun 2009, Anett Keller mencoba untuk menguraikan masalah kepemilikan media melalui buku berjudul “Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional”. Buku ini sangat menarik karena memperlihatkan latar belakang setiap pemilik media cetak yang beredar di Indonesia. Walaupun membuat saya bertanya-tanya sekarang, mengapa Harian Jawa Pos (khusunya GRUP Jawa Pos) tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.
Di dalam buku yang diterbitkan oleh Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office ini, Keller mencoba untuk mencerdaskan masyarakat untuk menggali lebih dalam mengenai subjektivitas sebuah media. Walaupun dunia pers Indonesia menggeliat pascareformasi 1998, namun dia tidak yakin bahwa ada pers yang benar-benar independen. Bagaimanapun, tetap ada pemilik dalam sebuah perusahaan media. Ada orang-orang yang harus dihidupi. Ada orang-orang yang memperjuangkan kepentingan di balik kemudahan akses dan posisi strategis dalam sebuah media.
Anett Keller dalam buku ini, mencoba untuk merasionalisasi hubungan antara pengusaha media dengan media cetak yang menjadi produknya. Keempat media cetak nasional yang menjadi objek penelitian antara lain: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia dan Republika. Berikut ini paparkan kesimpulan yang bisa didapat dari buku ini
1. Kompas
Kompas dikenal sebagai "Jurnalisme Kepiting". Jadi, jika ada perang kepentingan antara redaksi dengan narasumber yang terlibat dalam sebuah berita, Kompas akan selalu mendahulukan hubungan baik dengan narasumber.
Pemilik terbesar Kompas adalah Jakob Oetama. Sosok yang sekaligus pendiri harian Kompas ini mempunyai latar belakang jurnalistik dan sedikit bisnis. Jadi, dia menginginkan penyampaian pendidikan dan nilai-nilai melalui tulisan di hariannya.
2. Koran Tempo
Identik dengan jurnalisme investigasi, Tempo tidak memiliki pemilik saham terbesar, yaitu PT. Grafitti Pers).
Tempo bisa dengan mudah menulis apa yang dianggap bersama di sini sebagai sebuah kebenaran. Tempo mempunyai mekanisme yang cukup untuk melindungi diri dari intervensi iklan terhadap isi.Ada kasus, ada perusahaan yang memasang -atau menarik- iklannya di Tempo dengan tujuan untuk menghindari sebuah penyelidikan investigatif yang tengah dilakukan oleh wartawan Tempo.
3. Media Indonesia
Dimiliki 100% sahamnya oleh Surya Paloh, yang tidak lahir dengan latar belakang jurnalistik, tetapi pengusaha, Media Indonesia (MI)mempunyai banyak konflik kepentingan. Media Grup, termasuk Metro TV, sarat dengan berita-berita politik, dan Surya paloh juga politikus. Di pihak wartawan, hal itu mengakibatkan terjadinya konflik moril. Kode etik mewajibkan mereka untuk mendahulukan kepentingan umum. Tetapi pada saat yang sama peraturan perusahaan mewajibkan loyalitas terhadap pemilik (Media Indonesia 2003)
Campur tangan divisi iklan dalam proses redaksional di MI juga sangat terlihat. Permintaan dari pemasang iklan masih bisa dinegosiasikan.
4. Republika
Diterbitkan pada tahun 1993 oleh Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia (ICMI), Republika merupakan harian yang mendukung urusan agama Islam dan penganutnya.
Saham republika mayoritas dimiliki oleh Erick Thohir yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama. Intervensi pemilik juga besar di Republika, karena Erick Thohir murni membeli saham Republika untuk kepentingan bisnis, karena melihat pasar media yang potensial.
Di akhir bukunya, Keller berkesimpulan bahwa senetral-netralnya media, adalah media yang sahamnya tidak dimiliki mayoritas oleh individu. Karena berdampak pada independensi berita. Campur tangan dari pemilik media yang merangkap pengusaha pd harian MI dan republika melebihi kewenangan garis besar haluan surat kabar dan menimbulkan konflik2. Fungsi informasi, fungsi kritik dan fungsi pembentukan opini yang seharusnya menjadi tugas pers, terganggu oleh kepentingan pribadi dari pemilik media.
...
